Saat ini PT Pertamina telah meniadakan berbagai fasilitas kartu kredit untuk para petinggi perusahaan minyak dan gas yang menggunakan plat merah. Peniadaaan fasilitas ini telah disetujui dan berlaku untuk semua jajaran komisaris, senior vice president, direksi, dan sampai level manajer perusahaan.
Peraturan ini disahkan sejak rapat umum pemegang saham (RUPS) bersama pihak Kementerian BUMN. Aturan penghapusan ini dimulai sejak hari Selasa, 16 Juni 2021.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan kalau peniadaan fasilitas kartu kredit ini berlaku untuk semua pejabat baik induk dan anak usaha perusahaan Pertamina.
Peniadaan ini telah disetujui oleh pihak manajemen, selain itu pihak manajemen juga sudah menyetujui adanya laporan pengeluaran akomodasi. Laporan ini menyangkut biaya tiket pesawat, biaya sewa, jamuan tamu, dan berbagai akomodasi lainnya. Intinya semuanya yang menggunakan nama perusahaan yang dipesan oleh para pejabat Pertamina harus masuk laporan keuangan.
Bahkan menteri BUMN Erick Thohir telah mengungkapkan kalau setuju dengan adanya rencana penghapusan fasilitas kartu kredit korporasi. Hal ini berkaitan dengan teknik operasional. Jadi pada prinsipnya pihak Menteri sudah setuju dan harus dikuatkan dengan adanya surat kuasa.
Dalam hal ini Ahok sendiri belum menjelaskan terkait kebijakan tersebut sudah dibentuk aturan internal atau belum. Sebagai Komisaris Utama, Ahok telah menegaskan semenjak RUPS Pertamina, telah melarang dan meniadakan fasilitas kartu kredit.
Ahok sendiri juga meminta kepada semua pejabat yang masih menggunakan kartu kredit tersebut segera menutup dan mengembalikan.
Alasan Ahok Menghapus Fasilitas Kartu Kredit Untuk Komisaris Hingga Manajer
Sebagai Komisaris Utama pastinya memiliki alasan yang kuat mengapa dirinya meniadakan fasilitas kartu kredit untuk semua pejabat mulai dari komisaris hingga para manajer. Penasaran? berikut ini penjelasannya :
- Adanya fasilitas kartu kredit berpotensi penyalahgunaan bahkan dengan nilai yang besar.
- Penyalahgunaan ini berpotensi tidak tepat sasaran
- Fasilitas kartu kredit tidak ada imbas positif terhadap kemajuan perusahaan
Pemakaian kartu kredit yang tidak tepat sasaran ini akan menyebabkan pemborosan pada keuangan perusahaan. Selain itu adanya fasilitas ini juga tidak menjamin kinerja perusahaan.
Dapat dilihat juga perusahaan besar lainnya seperti Astra saja tidak pernah memberikan berbagai fasilitas kartu kredit untuk semua pejabatnya.
Ahok selaku Komisaris Utama Perusahaan Pertamina terus berusaha untuk merapikan semuanya pengeluaran keuangan. Jadi jangan sampai terjadi pemborosan pada keuangan perusahaan.
Pengaturan keuangan perusahaan ini sangatlah penting demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan Pertamina.
Bahkan sempat wartawan yang bertanya kepada Ahok mengenai apa saja potensi yang menyebutkan kalau ada penyalahgunaan pemakaian kartu kredit. Namun dalam hal ini Ahok tidak menjawabnya. Mengingat semua itu hanya jajaran direksi saja yang lebih tahu secara detail.
Satu hal yang pasti adalah Ahok sudah memberikan kebijakan kalau sudah meniadakan fasilitas kartu kredit. Sebagai gantinya segala kebutuhan yang dikeluarkan oleh para petinggi perseroan dan berhubungan dengan perusahaan maka semuanya dilakukan atas nama perusahan.
Tentunya dengan kebijakan tersebut laporan keuangan perusahaan Pertamina akan lebih rapi, transparan, dan jelas. Sehingga potensi untuk penyalahgunaan keuangan perusahaan bisa diminimalisir.
Selain itu penggunaan uang perusahaan ini tidak akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Mengingat semuanya keuangan yang digunakan akan beratas namakan perusahaan.
Ahok sendiri optimis untuk menargetkan biaya pengeluaran perusahaan Pertamina lebih hemat hingga US$ 1,9 miliar di tahun 2021. Pertamina sendiri akan membidik laba bersih tertinggi di tahun 2021 hingga US$ 2 miliar.